KETAPANG (BJN): Dalam kancah demokrasi, pilkada merupakan peristiwa penting yang menentukan arah kepemimpinan suatu daerah. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang terbaik berdasarkan visi, misi, dan integritasnya.
Surya Hadi Kusuma, yang dikenal dengan panggilan Bang Incus, merupakan tokoh masyarakat yang sangat dihormati di Kecamatan Tumbang Titi. Beliau baru-baru ini melontarkan seruan lantang kepada masyarakat untuk menolak politik uang dalam pilkada Ketapang. Imbauan ini didasarkan pada keprihatinan yang mendalam terhadap praktik yang merugikan demokrasi dan masyarakat luas.
Politik uang merupakan praktik pemberian imbalan berupa uang atau barang kepada pemilih agar mereka memilih kandidat tertentu. Praktik ini jelas melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan, dan integritas. Ketika politik uang mewarnai pilkada, maka suara rakyat tidak lagi murni representasi aspirasi mereka, melainkan terkontaminasi oleh pengaruh uang.
Selain mencederai demokrasi, politik uang juga berdampak buruk bagi masyarakat. Masyarakat yang terbiasa dengan politik uang juga akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik dan cenderung apatis terhadap proses demokrasi.
Seruan Bang Incus yang juga sebagai dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Kalimantan Barat (PWK) untuk menolak politik uang patut mendapat apresiasi dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat untuk melawan praktik ini. Mereka dapat memberikan contoh dengan menolak segala bentuk iming-iming politik uang dan mempromosikan pemilu yang bersih dan adil.
Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas pilkada. Saat ada kandidat yang menawarkan politik uang, masyarakat harus berani menolak dan melapor kepada pihak berwenang. Masyarakat dapat membentuk kelompok pemantau pemilu atau berpartisipasi dalam pengawasan di TPS untuk mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran.
Selain itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum juga harus bersikap tegas terhadap praktik politik uang. Sanksi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera bagi pelaku politik uang. Hal ini juga akan memberikan pesan yang jelas bahwa praktik ini tidak akan ditoleransi.
Menolak politik uang dalam pilkada membutuhkan kerja sama dari semua pihak. Tokoh masyarakat, masyarakat luas, pemerintah, dan lembaga penegak hukum harus bersatu padu untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Hanya dengan menolak politik uang, kita dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.Ungkap Bang Incus/red
