PONTIANAK (BJN): DPRD Ketapang terus berupaya menyelesaikan permasalahan dana talangan perkebunan yang masih menghantui petani plasma. Setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pada 17 Januari 2025, DPRD Ketapang melanjutkan langkahnya dengan menghadap Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.
Pertemuan tersebut membahas beberapa poin penting, salah satunya adalah masalah petani plasma yang masih menggunakan dana talangan. Keberadaan dana talangan ini menghambat kemandirian ekonomi petani dan berdampak pada keberlanjutan operasional kebun mereka.
Selain itu, DPRD Ketapang juga menyinggung isu terkait pendampingan petani, program pemerintah provinsi, kendala infrastruktur, dan sosialisasi kebijakan baru. Salah satu kendala utama yang dibahas adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang.
Kekurangan SDM ini berdampak pada efektivitas pendampingan dan pengawasan petani plasma. Dengan jumlah petugas yang terbatas, dinas tersebut kesulitan memberikan pelayanan maksimal kepada petani, sehingga pengelolaan kebun plasma menjadi kurang optimal.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh,serta anggota Komisi II lainnya, yaitu M. Eri Setiawan, Bahrudin Efendi, Markus Margono, Yonathan Agung R., dan Thomas Ferlyan, menekankan pentingnya peningkatan SDM di Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang. Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan perhatian lebih dalam menguatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kabupaten.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, mengakui masalah kekurangan SDM di Kabupaten Ketapang. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat, baik melalui pelatihan bagi petugas yang ada maupun dengan penambahan jumlah tenaga ahli.
DPRD Ketapang berencana membentuk Pansus dan terus memantau perkembangan koordinasi ini. Dengan adanya upaya yang intensif dari berbagai pihak, diharapkan masalah dana talangan perkebunan dapat segera teratasi. Selain itu, kekurangan SDM di Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang dapat diselesaikan untuk meningkatkan kinerja dan mendukung kesejahteraan petani di daerah tersebut.
